Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan pemeriksaan terhadap Instagram menyusul dugaan kebocoran data yang berdampak pada sekitar 17,5 juta akun pengguna di berbagai negara. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap platform digital yang beroperasi di Indonesia, sekaligus untuk memastikan perlindungan data pribadi pengguna tetap terjaga.
Perhatian publik terhadap kasus ini meningkat setelah banyak pengguna Instagram melaporkan menerima e-mail pengaturan ulang kata sandi tanpa pernah mengajukan permintaan sebelumnya. E-mail tersebut tampak resmi dan menyerupai notifikasi asli Instagram, sehingga menimbulkan kebingungan serta kekhawatiran akan potensi kebocoran data.
Laporan awal mengenai fenomena ini disampaikan oleh perusahaan keamanan siber Malwarebytes. Dalam analisisnya, Malwarebytes menemukan lonjakan pengiriman e-mail reset password yang menyasar jutaan akun Instagram secara global pada awal Januari 2026. Dari hasil penelusuran awal, jumlah akun yang terdampak diperkirakan mencapai 17,5 juta, termasuk akun milik pengguna di Indonesia.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil Meta selaku perusahaan induk Instagram untuk memberikan klarifikasi. Pemerintah menilai langkah ini penting guna memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyampaikan bahwa klarifikasi dengan Meta telah dilakukan pada 14 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah meminta penjelasan menyeluruh terkait sumber masalah, mekanisme keamanan sistem Instagram, serta langkah perbaikan yang telah diambil.
Menurut Alexander, Meta menjelaskan bahwa fitur reset password Instagram merupakan mekanisme internal resmi yang dirancang untuk melindungi akun pengguna. Proses tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemilik akun melalui alamat e-mail yang terdaftar dan tidak memberikan akses kata sandi kepada pihak lain.
Meta juga menegaskan bahwa tidak ditemukan indikasi kebocoran pada sistem inti Instagram. Kata sandi pengguna diklaim tetap aman dan tidak dapat diakses oleh pihak eksternal. Meski demikian, Alexander menyebut bahwa pemerintah masih melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan seluruh penjelasan tersebut sesuai dengan fakta teknis di lapangan.
Pemanggilan Meta merupakan bagian dari kewenangan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Aturan ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan sistem, menjamin perlindungan data pribadi, serta bersikap kooperatif dalam proses pengawasan oleh pemerintah.
Selain memberikan klarifikasi kepada pemerintah, Meta juga menyampaikan penjelasan terbuka kepada publik. Pihak Instagram menyatakan tidak terjadi pelanggaran terhadap sistem inti mereka. Meta mengakui adanya masalah dari pihak eksternal yang memungkinkan pengiriman e-mail reset password palsu ke sejumlah pengguna.
Instagram menyebut bahwa masalah tersebut telah diperbaiki. Meta memastikan akun pengguna tetap aman dan meminta pengguna mengabaikan e-mail reset password yang tidak pernah diminta. Perusahaan juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pengguna akibat insiden ini.
Penjelasan tersebut sejalan dengan analisis Malwarebytes. Perusahaan keamanan siber ini menduga insiden tidak berasal dari peretasan langsung terhadap sistem Instagram. Mereka menilai sumber masalah kemungkinan berkaitan dengan kebocoran antarmuka pemrograman aplikasi atau API Instagram yang terjadi pada 2024.
Dataset lama yang diduga berasal dari celah API tersebut disebut kembali dipublikasikan oleh pihak tertentu di dark web pada awal Januari 2026. Dataset tersebut diklaim berisi lebih dari 17 juta data pengguna Instagram dari berbagai negara dalam format dokumen JSON dan TXT.
Contoh data yang dianalisis memperlihatkan informasi mentah seperti nama pengguna, alamat e-mail, nomor telepon internasional, dan user ID. Struktur data yang rapi dan konsisten dinilai menyerupai respons API, sehingga memperkuat dugaan bahwa data dikumpulkan melalui celah API, integrasi pihak ketiga, atau konfigurasi sistem yang tidak aman sebelum 2025.
Meski tidak ditemukan bukti kebocoran kata sandi, para analis keamanan menilai risiko terhadap pengguna tetap ada. Lonjakan e-mail reset password palsu dinilai berpotensi meningkatkan serangan phising. Dalam skema ini, pelaku kejahatan digital memanfaatkan kepanikan pengguna untuk mengelabui korban agar mengeklik tautan berbahaya atau memasukkan informasi pribadi ke situs palsu.
Phising merupakan salah satu modus penipuan digital yang paling sering terjadi. Pelaku biasanya menyamar sebagai layanan resmi dengan tampilan pesan yang meyakinkan. Jika pengguna tidak teliti, data pribadi yang dimasukkan dapat disalahgunakan atau akun media sosial dapat diambil alih.
Kemkomdigi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya literasi digital serta kewaspadaan dalam menjaga keamanan akun media sosial di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber.
Pengguna Instagram disarankan melakukan beberapa langkah pencegahan. Pertama, mengaktifkan fitur otentikasi dua langkah atau two-factor authentication untuk menambah lapisan keamanan. Kedua, rutin memeriksa perangkat yang pernah masuk ke akun Instagram untuk memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan. Ketiga, mengabaikan e-mail reset password yang tidak pernah diminta dan tidak mengeklik tautan yang meragukan.
Hingga kini, proses pemeriksaan dan klarifikasi antara Kemkomdigi dan Meta masih berlangsung. Pemerintah menyatakan akan menyampaikan hasil evaluasi lanjutan setelah seluruh proses pendalaman selesai dilakukan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan pemerintah, tanggung jawab platform digital, dan kewaspadaan pengguna merupakan tiga unsur penting dalam menjaga keamanan data pribadi di ruang digital.